Alkhairaat Palu – Pengurus Besar (PB) Alkhairaat ikut memperjuangkan guru honor yang diperbantukan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una di sejumlah sekolah Alkhairaat namun tidak lolos dalam daftar kategori Dua (K2).

“Kami sudah bertemu dengan pejabat di Kementeriaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kami juga sudah bertemu dengan Komisi II DPR RI melaporkan masalah ini,” kata utusan perwakilan Alkhairaat Suhban Lasawedi di Jakarta yang dihubungi via telefon oleh pihak MAL. Dia mengatakan perjuangan serupa juga dilakukan oleh Aliansi K2 se-Indonesia.

“Kita tinggal menunggu jadwal bertemu dengan Presiden,” kata Ketua Majelis Dakwah PB Alkhairaat ini.

Suhban mengatakan perjuangan itu dilakukan setelah 151 orang tenaga honor yang dilegalisasikan pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una mengajar di sekolah-sekolah Yayasan Alkhairaat tetapi tidak diverifikasi Pemerintah Tojo Una-Una.

“Dari 1.403 orang K2 pada 2013 yang lulus hanya 499 orang. Sementara ada 151 orang yang mengajar di Yayasan Alkhairaat tidak diverifikasi pemerintah sehingga mereka gugur,” katanya.

Dia mengatakan hal itu tidak dilakukan pemerintah daerah karena dianggap bertentangan dengan PP 56/2012 tentang Tenaga Honorer yang bekerja di instansi pemerintah yang didanai APBN dan APBD.

Padahal kata Suhban, guru yang mengajar di Yayasan Alkhairaat itu adalah guru yang dilegalisasi pemerintah daerah sejak 2005 dan mereka mendapat honor namun diperbantukan di Yayasan Alkhairaat.
“Justru mereka ini tidak diverifikasi oleh pemerintah daerah, padahal mereka di SK-kan oleh pemerintah daerah sejak 2005,” katanya.


Penulis : Yusuf

Sumber : Media Alkhairaat

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here